Gender Bukan Hanya Soal Perbedaan Jenis Kelamin

Muhamad Rahmat // Senin, 04 Februari 2013


Sering kita dengar isu-isu terkait gender. Entah misalnya kesetaraan gender atau Pengarusutamaan Gender (PUG). Bahkan dalam sistem penganggaran pun ada yang disebut Anggaran Responsif Gender (ARG). Akan tetapi, apakah kita sudah benar-benar memahami konsep gender, sebelum mengatakan setuju atau tidak dengan isu-isu terkait gender?

Tidak jarang, kita rancu dalam memahami istilah-istilah serapan. Misalnya, banyak orang yang keliru memahami istilah anarki, anarkis, atau anarkisme. Seringkali, anarki diartikan sebagai kekerasan. Padahal anarkisme adalah paham yang mempercayai sebuah negara bisa berjalan tanpa pemerintahan. Sebuah paham yang muncul karena keyakinan bahwa pemerintah telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Begitu pula ketika banyak orang yang keliru dalam memahami makna kata gender. Gender sering diartikan hanya sekadar soal perbedaan jenis kelamin.

Apabila dirunut ke belakang, gender berasal dari kata dalam Bahasa Inggris kuno, gendre. Kata gendre sendiri merupakan pinjaman dari dari Bangsa Norman, pada era Perancis lama, yang merupakan Bahasa Latin,genus. Genus berartinya macam, tipe, atau jenis.

Di kalangan ilmuwan, John Money, seorang sexologist pada era 50-an mulai memperkenalkan istilah gender untuk membedakannya dengan jenis kelamin (biologis). Kemudian pada era 70-an, istilah gender menjadi populer ketika diperkenalkan sebuah teori yang dikembangkan para aktivis perempuan.

Saat ini, istilah  gender yang disamakan dengan jenis kelamin yang kodrati sulit untuk dibedakan dengan gender yang dikaitkan dengan peran dan status sosial bagi  perempuan dan laki-laki serta pengaturan hubungan di antara keduanya.

Konsep gender yang tidak sebatas jenis kelamin dapat terlihat pada strategi PUG dalam pembangunan nasional. PUG diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan PUG dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas setiap kebijakan dan program pembangunan nasional.

Dengan terselenggaranya PUG, harus dapat diidentifikasikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses, peluang untuk berpartisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama terhadap sumber daya, proses, dan hasil pembangunan. Contoh nyata dari PUG di antaranya adalah adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap gedung perkantoran untuk memiliki ruang untuk menyusui dan adanya gerbong kereta Commuter Line khusus perempuan.

Dalam pelaksanaannya, Presiden mengapresiasi lembaga pemerintah yang serius menyelenggarakan PUG dengan memberikan Anugerah Parahita Ekapraya. Sejak tahun 2009 Kementerian Keuangan selalu mendapat penghargaan tersebut atas komitmennya yang kuat dalam mendorong dan berperan aktif dalam implementasi PUG.

PUG bukan untuk menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki. Karena adil tidak berarti sama. Tapi sesuai porsinya dengan tidak saling mengambil porsi yang lainnya. PUG memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan peran masing-masing di dalam kehidupan.

____________________
Sumber gambar: Islamedia

0 komentar