Harga BBM di Ujung Tanduk

Muhamad Rahmat // Selasa, 18 Juni 2013


"Bener ga sih harga BBM harus dinaikin?"

Dari dulu, sudah banyak ekonom yang menyarankan agar harga BBM dinaikkan. Artinya subsidi BBM harus dicabut atau dikurangi. Memang menaikkan harga BBM bukan merupakan kebijakan populis, karena itu pemerintah, dalam hal ini presiden, cukup galau saat harus mengetuk palu untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Tentu saja para ekonom yang menyarankan untuk menaikkan harga BBM tidak asal-asalan mengambil simpulan tersebut. Metode-metode ilmiah sudah pasti mereka ambil untuk menyimpulkannya. Kecuali ekonom yang merangkap sebagai politikus, dari partai oposisi pula.

Setiap perbedaan pendapat selalu dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman. Begitu pula perbedaan pendapat terkait harga BBM. Kebanyakan yang menolak kenaikan harga BBM karena memandangnya menggunakan logika politik yang dijejali di televisi. Jelas terlihat di TV hanya ada hitam putih, hanya ada pemerintah dan oposisi. Padahal bisa jadi sebagian dari orang oposisi itu juga dalam hati kecilnya ikut mendukung kenaikan harga BBM.

Begitu pula dengan rakyat. Ada yang paham tentang makroekonomi. Ada pula yang hanya paham mikroekonomi. Itu pun berdasarkan logika sehari-hari dengan hanya melihat dampak jangka pendek dari kenaikan harga BBM. Memang, jika dilihat dalam jangka pendek, setiap kebijakan yang tidak populis akan selalu menimbulkan kekhawatiran. Namun, coba lihat bagaimana dampak jangka panjangnya.

Saya masih heran, banyak orang yang memerotes kenaikan harga BBM karena dianggap berdampak signifikan terhadap kenaikan harga sembako. Padahal sebelum harga BBM naik saja harga bahan pokok sudah naik. Harga jengkol pun sudah naik. Sepertinya kenaikan harga BBM justru dijadikan kambing hitam dari kenaikan kenaikan beberapa harga bahan pokok. Anehnya lagi, banyak orang masih mampu membeli rokok ketika mereka mengeluhkan kenaikan harga BBM. Padahal harga sebungkus rokok jelas lebih mahal daripada harga seliter BBM.

Kuatirnya langkah antisipatif berupa BLSM lagi-lagi salah sasaran karena uang BLSM yang malah digunakan untuk membeli rokok. Tujuan BLSM sejatinya bukan untuk pencitraan. BLSM ditujukan untuk membantu rakyat miskin dalam beradaptasi terhadap kenaikan harga BBM. Makanya BLSM hanya diberikan selama empat bulan karena BLSM hanya berfungsi sebagai shock therapy orang miskin terhadap perubahan harga. Menurut saya BLSM dapat dipandang sebagai kebijakan mikro yang diambil untuk mendukung kebijakan makro, dalam hal ini kenaikan harga BBM.

Sudah lama Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC. Artinya apa? Artinya kita harus sadar bahwa kita sudah bukan negara eksportir minyak lagi. Kita bukan lagi raja minyak. Sangat disayangkan memang karena meski Indonesia bukan penggagas awal berdirinya OPEC tetapi kontribusi Indonesia di OPEC tidak bisa dibilang kecil. Dan, dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC, Indonesia sudah tidak mempunyai posisi tawar yang kuat untuk ikut menentukan harga minyak dunia.

Untuk para mahasiswa yang berdemo menolak kenaikan harga BBM, saya sangat menghargai cara kalian untuk mengutarakan pendapat. Itu wajar karena kita hidup di negara demokrasi. Tapi coba dikaji lagi, apa benar rakyat miskin yang sedang kalian bela? Karena faktanya saat ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Tidak akan selesai satu artikel jika kita ingin membicarakan tentang subsidi BBM, yang kini sudah bagaikan telur di ujung tanduk. Terakhir, saya hanya ingin mengutip ucapan seorang kepala suku dari Papua, "Kalian pengecut. Baru naik seribu lima ratus perak saja sudah sakit perut. Di Papua kami harus beli bensin Rp28.000,00, tak pernah mengeluh. Gara-gara ribut politik, rakyat saling mengasah parang."

1 komentar

  1. Subsidi BBM di Indonesia sudah menjadi benang kusut. Ini disebabkan karena kesalahan kebijakan energi sejak zaman Orde Baru.

    BalasHapus