Reformasi birokrasi tidak melulu soal remunerasi. Karena itu, sudah semestinya reformasi birokrasi digaungkan sebagai upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu upaya penyermpurnaan proses bisnis yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, adalah peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) pada 27 Februari 2014. Sebagai bagian dari program Transformasi Kelembagaan, yang digadang-gadang sebagai reformasi birokrasi jilid dua yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan, MPN dikembangkan untuk mendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
MPN G2 merupakan bentuk penyempurnaan dari MPN G1. Arah penyempurnaannya meliputi perubahan dari Manual Billing System ke Electronic Billing System. Electronic Billing System adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu mengisi surat setoran manual: Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Karena input data tidak dilakukan secara manual, wajib pajak atau wajib bayar mendapatkan kemudahan dalam menunaikan kewajibannya.
Selain itu, MPN G2 juga memberikan kemudahan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk melakukan transaski penerimaan negara, baik penerimaan perpajakan maupun PNBP, melalui berbagai kanal pembayaran. Kanal pembayaran tersebut meliputi teller, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Electronic Data Capture (EDC), dan internet banking. Transaski penerimaan negara melalui kanal-kanal tersebut langsung dilaporkan dan disetorkan bank/pos persepsi kepada Kementerian Keuangan pada hari yang sama.
Pada 10 Februari 2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagai dasar hukum MPN G2, sehingga transaksi penerimaan negara sudah dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang terdiri dari lima belas digit angka yang diterbitkan oleh Electronic Billing System atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak atau wajib bayar.
Namun, tentu saja MPN G2 tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa dukungan bank/pos persepsi, salah satunya adalah BNI. Sedari tahun 2009, dengan semangat 46, BNI telah mendukung pemerintah dalam melaksanakan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan dengan menjadi bank persepsi yang melayani transaksi penerimaan negara dengan mata uang rupiah.
Untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, dari tahun ke tahun, BNI terus meningkatkan layanan terbaiknya. Mulai tahun 2012, BNI menjadi Bank Persepsi yang melayani transaksi penerimaan negara dengan mata uang asing pada MPN G1. Komitmen tersebut berlanjut hingga ke MPN G2. Pada April 2015, bersama dua bank plat merah lainnya, BNI meneken Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Keuangan sebagai bank persepsi untuk MPN G2 yang melayani transaksi penerimaan negara dengan mata uang asing.
Dari Mei 2014 sampai dengan Maret 2015, jumlah transaksi MPN G2 dengan mata uang asing melalui BNI mencapai 2,133 transaksi dengan nilai USD388 juta. Sementara itu, dalam periode yang sama, jumlah transaksi MPN G2 dengan mata uang rupiah melalui BNI mencapai 174.409 transaksi yang nilainya mencapai angka Rp41 triliun.
Konsistensi tersebut lantas berbuah manis. Tahun lalu, BNI meraih beberapa penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai bank persepsi dengan layanan penerimaan negara terbaik. Penghargaan tersebut tidak menjadi alasan bagi BNI untuk berpuas diri. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan 1.767 outlet yang tersebar di 34 provinsi dan 420 kabupaten/kota (per 31 Desember 2014), BNI akan terus menggelorakan semangat 46 untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya pada ulang tahun yang ke-69 ini, terus berprestasi dan berbagi untuk negeri.
