fiscus-wannabe
1889931491244934
Sedang Proses ...

Memelototi Rapor Merah Anggaran DKI


Di North Skywalk Pondok Indah Mall 2, tepat di seberang gerai Bandar Kopi, ada booth relawan yang sibuk mengumpulkan KTP warga DKI. Mereka adalah relawan Teman Ahok, perkumpulan relawan yang didirikan sekelompok anak muda untuk membantu dan menemani Gubernur DKI Jakarta, Ahok, dalam mewujudkan Jakarta baru. Saat ini, fokus mereka adalah mengumpulkan KTP warga DKI sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok dalam rangka pencalonannya menjadi Cagub Independen DKI Jakarta 2017.

Baru-baru ini, dalam hasil survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas Ahok jauh mengungguli tokoh-tokoh lain yang diprediksi akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2017, seperti Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Fauzi Bowo. Menurut hasil survei tersebut, faktor yang menentukan keunggulan Ahok adalah evaluasi positif dari masyarakat Jakarta terhadap kinerjanya. Mayoritas responden (64%) menyatakan puas atas kinerja Ahok sejauh ini.

Mayoritas warga DKI (74%) juga tahu ada perselisihan antara Ahok dan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait “Dana Siluman”. Di antara yang tahu, yang membenarkan Ahok (47%) jauh lebih banyak dibanding yang membenarkan anggota DPRD (10%). Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ahmad Sanusi, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, justru menyoroti rapor merah anggaran DKI Jakarta karena rendahnya penyerapan.

Sikap Ahok yang keras, berani, dan disiplin telah banyak menimbulkan kontroversi dan konflik dengan para elit politik DKI. Di sisi lain, sikapnya berhasil memangkas habis kebiasaan lama yang menjadikan anggaran pembangunan daerah sebagai dana yang bisa dibagi-bagi dan dimiliki oleh para pemangku jabatan. Bisa dibilang, pemangkasan ini pulalah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, pun angkat bicara. Triwisaksana menyarankan agar Ahok bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serius menanggapi penyerapan anggaran DKI Jakarta yang terendah di Indonesia. Triwisaksana berpendapat, salah satu penyebab substantif rendahnya serapan adalah sistem rotasi pejabat yang diterapkan Ahok. Menurutnya, rotasi semacam itu baik dan bisa mengefisiensi kinerja, tetapi jika terlampau sering justru bisa berdampak terhadap penyerapan anggaran.

Sebenarnya, bagaimana sih metode penilaian kinerja penganggaran yang tepat? Apakah sudah tepat jika penilaian tersebut hanya didasarkan pada angka penyerapan anggaran?

Saya tidak paham mekanisme kinerja penganggaran pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, dievaluasi. Karena itu, sebagai pembanding dalam rangka memelototi rapor merah anggaran DKI Jakarta, mari kita tengok sistem evaluasi penganggaran pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) terdiri atas tiga aspek: implementasi, manfaat, dan konteks.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek tersebut. Bobot kinerja atas aspek implementasi dan bobot kinerja atas aspek manfaat masing-masing 33,3% dan 66,7 %. Karena mudah dikuantifikasi, pengukuran yang paling mudah untuk dilakukan adalah penialain terhadap aspek implementasi yang meliputi penyerapan anggaran (9,7%), konsistensi antara perencanaan dan implementasi (18,2%), pencapaian keluaran(43,5%), dan efisiensi (28,6%). 

Dalam metode tersebut terlihat bahwa penyerapan anggaran hanya menyumbang 9,7% dari total penilaian aspek implementasi, yang hanya berbobot 33,3% atau sepertiganya. Maka jelas bahwa penilaian yang masih mengagungagungkan angka penyerapan anggaran adalah sebuah metode usang, yang seharusnya sudah kita buang jauh-jauh. Jadi, dalam memberi nilai rapor kinerja anggaran pemerintah, tidak terkecuali pemda DKI Jakarta, sudah semestinya kita memerhatikan juga konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, serta efisiensinya.
Fiskal 5191754505308984934

Posting Komentar Blogger Disqus

emo-but-icon

Beranda item

Laman Facebook

Statistik

Langganan Surel

Pemirsa

Kliping