Tarif Pajak Penghasilan - Fiscus Wannabe

A. PPh Pasal 4 ayat (2)

1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI

Tarif	DPP	Sifat
20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)	Jumlah Bruto Bunga	Final

• Pengecualian:
• Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
• Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
• Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
• Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.
2. Transaksi saham di Bursa Efek

Objek	Tarif	Sifat
Bukan Saham Pendiri	0,1% × Nilai Transaksi	Final
Saham Pendiri	(0,1% × Nilai Transaksi) + (0,5% × Nilai Saham Pasar Saat Penawaran Umum Perdana (IPO))	Final

3. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek
• Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)

Subjek	Tarif	DPP	Sifat
WP DN & BUT	15%	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi	Final
WP LN selain BUT	20% atau Tarif berdasarkan P3B	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi	Final

• Diskonto Obligasi dengan kupon

Subjek	Tarif	DPP	Sifat
WP DN & BUT	15%	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan	Final
WP LN selain BUT	20% atau Tarif berdasarkan P3B	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan	Final

• Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)

Subjek	Tarif	DPP	Sifat
WP DN & BUT	15%	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi	Final
WP LN selain BUT	20% atau Tarif berdasarkan P3B	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi	Final

• Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Subjek	Tarif	DPP	Sifat
WP DN & BUT	15%	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi	Final
WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi	Final
WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi	Final

• Pengecualian:
• Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
• Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia 
4. Hadiah undian

Tarif	DPP	Sifat
25%	Jumlah Bruto Hadiah Undian	Final

5. Persewaan tanah dan/atau bangunan

Tarif	DPP	Sifat
10%	Jumlah Bruto	Final

6. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Subjek	Tarif	DPP	Sifat
WP yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	15%	Jumlah bruto nilai pengalihan	Final
WP OP yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	Jumlah bruto nilai pengalihan	Final
WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang melakukan pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	Jumlah bruto nilai pengalihan	Final

7. Usaha jasa konstruksi

Objek	Tarif	DPP	Sifat
Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%	Penghasilan bruto	Final
Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%	Penghasilan bruto	Final
Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	3%	Penghasilan bruto	Final
Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%	Penghasilan bruto	Final
Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	Penghasilan bruto	Final

8. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya

Syarat	Tarif	DPP	Sifat
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.	0,1%	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal	Final

B. PPh Pasal 15

Objek	Tarif	DPP	Sifat
Pelayaran Dalam Negeri	1,2%	Peredaran bruto	Final
Penerbangan Dalam Negeri	1,8%	Peredaran bruto
Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Peredaran bruto	Final
WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	0,44%	Nilai Ekspor bruto	Final
Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)	5%	Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan	Final bagi WPOP

 

C. PPh Pasal 22

Objek	Tarif	DPP
Pembelian barang sangat mewah	5%	Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD	1,5%	Harga Pembelian
Impor Barang:  a. Importir mempunyai API  b. Importir tidak mempunyai API  c. Yang tidak Dikuasai	2,5%  7,5% 7,5%	Nilai Impor Nilai Impor Harga Jual Lelang
Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API	0,5%	Nilai Impor
Industri Semen	0,25%	DPP PPN
Industri Rokok	Pasal 17 UU PPh	Harga Bandrol
Industri Kertas	0,1%	DPP PPN
Industri Baja	0,3%	DPP PPN
Industri Otomotif	0,45%	DPP PPN
Bahan Bakar Minyak dan Gas SPBU Swastanisasi (Final):   a. Premium   b. Solar   c. Premix/Super TT SPBU Pertamina (Tidak Final):   a. Premium   b. Solar   c. Premix/Super TT   d. Minyak Tanah   e. Gas/LPG   f. Pelumas	0,3% 0,3% 0,3% 0,25% 0,25% 0,25% 0,3% 0,3% 0,3%	Penjualan
Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul	0,5%	Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)

 

D. PPh Pasal 23

Objek	Tarif	DPP
Dividen	15%	Jumlah Bruto
Bunga	15%	Jumlah Bruto
Royalti	15%	Jumlah Bruto
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	15%	Jumlah Bruto
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)	2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21	2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21	2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN

Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Jasa penilai (appraisal) 
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Jasa perancang (design)
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa:
1. jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur
2. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
• penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
• penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
• perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
• penutupan sumur;
3. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa
4. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan
5. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil
6. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen and coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur
7. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi
8. jasa reparasi pompa reda (reda repair)
9. jasa pemasangan instalasi dan perawatan
10. jasa penggantian peralatan/material
11. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur
12. jasa mud engineering
13. jasa well logging & perforating
14. jasa stimulasi dan secondary decovery
15. jasa well testing & wire line service
16. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling
17. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling
18. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling
19. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas:
1. jasa pengeboran
2. jasa penebasan
3. jasa pengupasan dan pengeboran
4. jasa penambangan
5. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum
6. jasa pengolahan bahan galian
7. jasa reklamasi tambang
8. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah
9. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara:
1. bidang aeronautika, termasuk:
• jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara
• jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge)
• jasa pelayanan penerbangan
• jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat
• jasa penunjang lain di bidang aeronautika
2. bidang non-aeronatika, termasuk:
• jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat
• jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika
9. Jasa penebangan hutan
10. Jasa pengolahan limbah
11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
12. Jasa perantara dan/atau keagenan
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI
14. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
16. Jasa mixing film
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
20. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan
23. Jasa pengepakan
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25. Jasa pembasmian hama
26. Jasa kebersihan atau cleaning service 
27. Jasa catering atau tata boga

Catatan: 

Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas.

E. PPh Pasal 26

Objek	Tarif	DPP	Sifat
Dividen	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Hadiah dan Penghargaan	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Keuntungan karena pembebasan utang	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia	20% × Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B  Harga Jual	Harga Jual	Final
Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi: Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui	20% × 50% atau 10% atau Tarif P3B 20% × 10% atau 2% atau Tarif P3B 20% × 5% atau 1% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh	20% × Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B	Harga Jual	Final
Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia	20% atau Tarif P3B	Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia	Final

Baca Juga