Kasus Agus Erfan - Fiscus Wannabe

“Ini masalah kuasa, alibimu berharga, kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa?”

-Efek Rumah Kaca, Mosi Tidak Percaya

Entah siapa seniman yang menciptakan mahakarya di atas dan di galeri mana pertama kali dia memamerkannya. Yang jelas, gambar ini sudah berserakan di media sosial di mana anak-anak alumni STAN angkatan 2008 sering bergumul untuk mencoba menghibur diri. Mencoba menguraikan mimik muka yang ditekuk bagai benang kusut. Seperti yang dapat dilihat di atas, sejak akhir tahun 2011 anak-anak angkatan 2008 sudah menggalau berjamaah. Meratapi nasib dicap sebagai “PENGANGGURAN” yang tak kunjung diangkat menjadi abdi Negara. Padahal dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai Tahuna, dari kota besar sampai daerah terpencil, sudah tak sabar menanti kedatangan mereka. Burung pun mengabarkan bahwa dari pihak Kementerian Keuangan tidak bisa melanjutkan proses perekrutan pegawai baru karena aliran birokrasi dengan salah satu kementerian terkait masih tersumbat. Silakan tebak sendiri kementerian apa yang dimaksud.

Belum usai kabar kelabu yang menghinggapi alumni STAN angkatan 2008, kini muncul lagi kabar yang lebih kelabu yang menimpa alumni STAN yang sudah berkiprah di Kementerian Keuangan, tepatnya di lingkungan Eselon I Direktorat Jenderal Pebendaharaan Negara (DJPBN). Kisahnya mulai mencuat pada 9 Januari 2012. Ketika saat itu ada sebuah kabar yang membuat darah naik ke kepala, sebuah kabar yang membuat hati nurani memaksa untuk meneteskan air mata. Bagaimana tidak, karena di hari itu dua orang punggawa terdepan Kementerian Keuangan divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kedua orang punggawa tersebuat adalah Agus Imam Subegjo dan Erfan Suhartanto. Keduanya merupakan pegawai di DJPBN yang pernah ditugaskan di KPPN Jakarta II. Kini Agus sudah menjabat sebagai Kepala KPPN Tahuna sedangkan Erfan masih di KPPN Jakarta II.

Alkisah

Pada suatu hari, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dari lingkup Eselon I Direktorat Jenderal Bina Marga datang ke KPPN Jakakarta II untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai 9,95 miliar rupiah. SPM adalah dokumen yang menjadi perangkat akhir untuk mencairkan dana langsung dari Kas Negara ke pihak ke tiga. Dalam kasus ini yang menjadi pihak ke tiga adalah rekanan dari Kementerian PU. SPM tersebut pada awalnya merujuk kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU tahun 2008 yang mengalokasikan dana untuk membiayai pekerjaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengadaan Bahan atau Peralatan Jalan dan Jembatan Departemen PU (tahun 2008 masih bernama Departemen PU). 

Berdasarkan SPM bernomor 00155/440372/XI/2008 tertanggal 19 November 2008 yang ditandatangani oleh seorang pejabat Ditjen Bina Marga berinisial SUP tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar 8,82 miliar. SP2D bernomor 929146J/019/111 tertanggal 24 November 2008 tersebut ditandatangani oleh Agus selaku Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Jakarta II. Kenapa kurang dari 9,95 miliar? Karena KPPN termasuk pihak yang menjadi pemotong pajak. Sehingga pajak yang nantinya harus dibayar oleh rekanan Kementerian PU sudah dipotong terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak ke tiga yang menjadi rekanan Kementerian PU adalah PT Surya Cipta Cemerlang.

Namun, seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan saat itu, dalam Rapat Paripurna DPR di tahun 2008 bahwa satuan kerja atau pemimpin proyek yang harusnya menerima dana sebesar 8,82 miliar itu justru merasa belum mengajukan SPM. Sehingga timbul dugaan adanya pemalsuan SPM tertanggal 19 Desember 2008 tersebut. Pada saat itu Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah memasukkan Direktur Utama PT Surya Cipta Cemerlang ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hikayat Pemain Figuran

Dalam sidang Tipikor pada tanggal 9 Januari 2012 tersebut Agus dan Erfan divonis bersalah. Selaku penandatangan SP2D, Agus dijatuhi hukuman kurungan selama 1,5 tahun dan denda Rp100.000.000,00 atau subsidaire 3 bulan kurungan. Sedangkan Erfan, selaku petugas front office (FO) dijatuhi hukuman kurungan selama 1 tahun dan denda Rp100.000,00 atau subsidaire 3 bulan kurungan.

Akan tetapi, sebelumnya mari kita tengok dulu apa yang sudah dilakukan Agus dan Erfan terhadap SPM yang diterimanya pada tahun 2008 tersebut. Sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di DJPBN, petugas FO harus memeriksa segala kelengkapan SPM dan identitas pengantar SPM. Setiap pengantar SPM harus cocok dengan Kartu Identitas Pengantar SPM (KIPS) yang dibawanya. Selain harus mengajukan SPM cetak, satuan kerja juga harus membawa Arsip Data Komputer (ADK). Aplikasi dan sistem di KPPN akan menolak pengajuan SPM jika ADK tersebut tidak cocok atau tidak sama dengan SPM cetak. Setelah selesai mengecek dan merasa syarat-syarat sudah lengkap, Erfan meneruskan ke kepala seksinya, Agus. Kepala seksi mengecek kembali SPM tersebut. Setelah cukup, SPM disetujui dan diterbitkanlah SP2D oleh KPPN yang akan diberikan ke bank mitra kerja. Bank kemudian menransfer jumlah uang dimaksud ke PT Surya Cipta Cemerlang sebagai rekanan Kementerian PU.

Dalam pleidoinya, Agus mengungkapkan keheranannya kenapa Direktur PT Surya Citra Cemerlang (penerima dana)  dan  SUP (pejabat penerbit SPM) tidak ikut diseret ke meja hijau Tipikor. Sangat telanjang bahwa SUP lah yang menandatangani 60 lembar blangko SPM kosong sesaat sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Selain itu, Agus juga menyatakan keheranannya terhadap kredibilitas dan kompetensi dari Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Dr. Dian Puji Simatupang yang ternyata belakangan diketahui bukan pakar Hukum Keuangan Negara tetapi Hukum Administrasi Negara. Terdakwa mensinyalir saksi ahli yang diajukan JPU tersebut, tidak memiliki latar pendidikan yang memadai di bidang hukum Keuangan Negara dan tidak memahami masalah-masalah perbendaharaan negara, kecuali sekadar membaca pasal demi pasal dan menafsirkan menurut pendapatnya sendiri.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Saksi Ahli yang diajukan terdakwa, yakni Prof. Dr. Muhsan, S.H. (Mantan Hakim Agung, Professor Hukum Administrasi Negara, Pendamping Ahli Tim Penyusunan Paket UU Bidang Keuangan Negara), “Semua perintah Menteri Teknis beserta jajarannya dalam hal pengeluaran Negara yang diwujudkan dalam bentuk Surat Perintah Membayar (SPM), sepanjang sesuai persyaratan administratif yang ditentukan, harus dilaksanakan pencairan dananya. Hal ini, harus dilakukan karena semua tanggung jawab terhadap keputusan yang dilakukan merupakan tanggung jawab Kementerian Teknis/satker yang bersangkutan. Kalaupun pihak Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN, harus melakukan pengujian hanyalah pengujian administratif dan bersifat pengulangan (recheck). Bukan bersifat pengujian materil (substantif).”

Pita Hitam

Kisah kelabu yang menimpa Agus dan Erfan sontak membuat seluruh pegawai DJPBN meradang. Berbagai aksi dilakukan untuk meluapkan kegeraman terhadap penegakan hukum yang pelintat-pelintut. Dari mulai menyematkan atau mengikatkan pita hitam sampai memasang spanduk besar di FO yang bertuliskan “MOHON MAAF, MULAI HARI INI KAMI TIDAK MEMBERI TOLERANSI, KARENA SAUDARA KAMI TELAH MENJADI KORBAN PELAYANAN KAMI YANG SEPENUH HATI. DUKA KAMI UNTUK SAUDARA KAMI, AIS DAN ERFAN” atau “LAYANAN TERBAIK KAMI BERUJUNG PADA PENJARA. DUKA KAMI UNTUK REKAN AIS & ES”. Serempak di setiap KPPN juga di beberapa unit kerja di kantor pusat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) BUMN juga ikut melakukan aksi solidaritas ini. Bahkan beberapa alumni STAN angkatan 2008 yang masih menganggur pun ikut melakukan aksi solidaritas meskipun hanya melalui media sosial.

Berikut ini luapan emosi beberapa rekan sejawat Agus dan Erfan:

“Kita tahu seperti apakah Erpan, kita satu kost boleh dibilang satu kamar. Sampai saat ini rasanya saya masih ga terima. Nangis rasanya dengan keputusan ini. Tapi saya percaya pasti ada jalan untuk kebenaran ini.” - Gatot Putussibau

“Saudaraku AIS dan Erfan, hati nurani keadilan sudah tipis di bumi persada kita bahkan mungkin disekitar kita, ayo berjuang terus banding untuk meraih keadilan untuk bebas murni , jangan kuatir Allah memberkatimu. Keluarga KPPN se-Nusantara berbuatlah untuk saudaramu, sejawatmu yang terkapar, mari kita jujur.” -Bastian Silalahi

Sahabat tak terlihat...

Sang surya tenggelam dalam gelap 

Kubaca berita tentangmu dengan cermat

Antara cemas dan harap 

Tiba-tiba ku tersentak 

Urat leherpun tercekat… 

Dadaku terasa sesak 

Tubuhku bagai terkoyak 

Amarahpun ikut memuncak 

Harga diri serasa diinjak-injak 

Pengadilan dunia semakin buatku muak... 

Sahabat tak terlihat... 

Ku tak kenal kau berdua 

Ku tak pernah bersua dan berjumpa 

Ku tak pernah bertutur sapa 

Pun bertatap muka 

Ku di sini, kau jauh di sana 

Namun... 

Karna dunia kita sama 

Jalan kita sama 

Tujuan kita sama 

Bersama mengabdi pada negara 

Sepenuh jiwa dan raga 

Walau jarak pisahkan kita 

Kau berdua selalu ada dalam hati-hati kita 

Sahabat tak terlihat... 

Ketika kau teraniaya 

Ketika kau terluka 

Ketika kau berduka 

Percayalah... 

Hatiku, hati kita, 

Hati ribuan sahabatmu di manapun berada 

Ikut merasa pedih tak terkira 

Sahabat tak terlihat... 

Ingin kuhapus dukamu 

Dengan uluran tanganku 

Namun ku tak bisa 

Ingin kurengkuh bahumu 

Dalam dekapku 

Namun ku tak mampu... 

Hanya doa yang tak kulupa 

Pada Dia yang tak pernah alpa.. 

Pada hamba-Nya yang tengah berduka 

Selalu dikuatkan hadapi cobaan 

Tetap semangat lanjutkan perjuangan 

Tegakkan kebenaran, hancurkan ketidakadilan 

Sahabatmu kan slalu rapatkan barisan 

Membelamu sampai tak ada lagi tetesan 

Darah dan air mata... 

Sahabat tak terlihat... 

Walau kita tak saling bertatap 

Kuharap kau tahu 

Dukamu jadi dukaku... 

Duka kita bersama.... 

-Ken’s, KPPN Bandung II

“Seharusnya yang utama dimintai pertanggungjawabannya adalah KPA dan PPK dari satker yang bersangkutan, karena merekalah yang tahu kebenaran akan data yang akan diajukan, dan seharusnya dana yang telah dicairkan bisa ditelusuri dan diminta dikembalikan kepada negara dari rekanannya, kecuali baik satker maupun rekanan telah berniat dan bekerja sama untuk melakukan kecurangan tersebut.. yang akibatnya orang lain harus menanggungnya..” –Ani

Hukum yang Sakit

“Semua pegawai KPPN, khususnya FO dan seksi-seksi tertentu akan mengundurkan diri daripada tertimpa musibah dalam bentuk menanggung dosa yang tidak pernah mereka lakukan.” Itulah pernyataan yang sempat terlontar dari mulut Agus. Ini bukan sebuah hal yang mustahil ataupun hanya sekadar gertakan sambal. Bahkan ada juga pegawai yang berkomentar “Boikot saja pencairan DIPA Kejaksaan, Polri, Pekerjaan Umum, dan Mahkamah Agung. Apa lagi yang bisa kita percaya dari mereka?” dan “Tak ada gunanya kita susah-susah kerja manut prosedur. Sudah sesuai prosedur pun masih tetap dipenjara.” Jangan sampai terulang apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Ketika pegawai dari Direktorat Keberatan dan Banding sempat kehilangan rasa percaya diri ketika harus bersidang di Pengadilan Pajak. Ketika banyak pegawai pajak yang berniat mundur karena merasa tidak ada payung yang melindungi mereka dari celah-celah peraturan yang kapanpun bisa menghisap mereka.

Sangat-sangat disayangkan ketika sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia Polisi tidak konsisten dalam menegakkan hukum di Indonesia. Atau mungkinkah ini karena kesalahan dari peraturan perudang-undangan di Indonesia bukan dari aparatnya. Bukankah hukum itu harus bisa diterima secara logis oleh akal pikiran kita yang telah diakaruniakan Sang Pencipta. Tapi yang saya rasakan hukum di Indonesia sudah tak lagi bisa diterima logika yang sehat. Ketika tak bisa lagi dibedakan mana kejahatan dan mana kenakalan. Sampai akhirnya banyak anak dengan gagahnya diseret ke pengadilan karena kasus penjambretan senilai seribu perak, pencurian sandal jepit butut, atau pencurian delapan tangkai bunga. Tetapi meminjam istilah dari seorang teman, hukum itu menjadi ompong ketika berhadapan dengan para koruptor yang berdompet tebal dengan slogan “wani piro?”-nya. Bahkan juga ketika aparat Polisi yang terbukti membiarkan dua orang anak mati di tahanan atau terbukti menghilangkan nyawa orang seperti yang terjadi di Bima, hanya sidang dan sanksi kode etik sajalah yang berani menyentuhnya.

Kembali ke kasus Agus dan Erfan, sangat disayangkan juga ketika media konvensional sebagai kontrol sosial tidak ikut menyuarakan ketidakadilan yang terjadi dalam kasus ini. Semoga ini bukan karena kasus ini kurang “menjual” jika dibandingkan dengan pemberitaan proyek-proyek abal-abal di DPR, pemberitaan ketua besar, bos besar, apel malang, dan apel washington, atau pun pemberitaan mengenai ikan salmon. Karena sejak kasus ini diseret ke meja hijau hanya Media Center DJPBN saja yang rajin memperbaharui liputan tentang kelanjutan kasus ini. Mungkin inilah saatnya media sosial dimanfaatkan, ketika media konvensional tak lagi bisa berdendang.

Buktikan kepada kami, wong cilik, kalau memang keadilan itu masih ada di bumi pertiwi ini. Semoga kelak kadilan bisa hinggap dalam kasus yang menimpa Agus dan Erfan ini. Hingga mereka bisa bebas murni. Terus berjuang dengan menempuh proses hukum selanjutnya, banding. Kami seluruh sahabat dan saudaramu yang meski kita tak pernah bersua selalu mendoakanmu dari jauh, Agus dan Erfan.

Referensi:

“Ketika Hukum Tak Punya Gigi (Catatan atas Kasus SPM Rp9,95 M)” - Agustina Rahayuningtyas

“Didakwa Korupsi, Agus dan Erfan Yakin Tak Bersalah” –DJPBN

“Dari Pita Hitam sampai Banner Besar di Front Office” –DJPBN

“Wah, Dokumen Anggaran Pun Dipalsukan...” –KOMPAS.com

“Solidaritas untuk Ujung Tombak Penyerapan APBN” - Santorry Saad

Baca Juga