fiscus-wannabe
1889931491244934
Sedang Proses ...

Mengintip Skema Baru Pensiun PNS


Hingga saat ini, berkarir sebagai PNS masih bisa disebut sebagai salah satu pilihan yang cukup diminati. Terlihat dari jumlah pendaftar setiap kali diadakan rekrutmen PNS. Puluhan bahkan ratusan ribu pendaftar selalu memadati antrean pendaftaran. Seperti yang terjadi beberapa bulan lalu saat diadakan rekrutmen pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini turut diamini pula oleh seorang menteri yang membawahi perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam sebuah kesempatan, sang menteri sempat meminta agar lulusan perguruan tinggi tidak bercita-cita menjadi PNS. Jika jumlah peminat profesi PNS tidak besar, sang menteri tidak akan sampai mengeluarkan permintaan demikian.

Salah satu yang mungkin menjadi penyebab tingginya minat tersebut adalah adanya jaminan kesejahteraan yang terlihat lebih konservatif jika dibandingkan dengan rata-rata jaminan kesejahteraan di perusahaan swasta. Salah satu jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada PNS adalah jaminan kesejahteraan purna karya berupa program pensiun PNS.

Program pensiun PNS bisa dikatakan cukup unik. Unik dalam arti program pensiun PNS berbeda dengan dana pensiun yang didirikan oleh sebuah pemberi kerja, bank, atau asuransi jiwa, baik DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) maupun DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keunangan). Secara yuridis, program pensiun PNS tidak tunduk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Program pensiun PNS diatur lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Program pensiun PNS juga bisa disebut program pensiun hibridisasi antara PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) dan PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) karena iuran dan manfaat pensiunnya sama-sama pasti.

Akhir-akhir ini program pensiun PNS banyak mendapat sorotan. Hal ini disebabkan beban yang harus dibayar negara melalui APBN dan APBD untuk membayar manfaat pensiun tersebut semakin membengkak. Karena itu, saat ini pemerintah sedang menyusun kembali program pensiun tersebut. "Jadi yang penting pemerintah menyusun kembali pensiunnya. Membuat orang sejahtera tapi tidak memberatkan pemerintah." papar Azwar Abubakar, Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Wacana untuk menyusun kembali program pensiun PNS diperkuat dengan RUU ASN (Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara) yang saat ini tengah digodok di Komisi II DPR RI. Program pensiun PNS termasuk salah satu kebijakan yang diatur dalam RUU tersebut.

Dalam RUU ASN dijelaskan bahwa kesejahteraan pegawai dan kesejahteraan pensiun pegawai merupakan bagian dari manajemen kepegawaian ASN yang hendak diperbaiki melalui RUU tersebut. Perubahan program pensiun dimaksud adalah perubahan terhadap skema pembayaran pensiun pay as you go yang dianggap membebani APBN dan APBD menjadi skema fully funded yang menurut RUU ASN akan dilaksanakan terhadap semua pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013. Pegawai ASN yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 akan tetap menggunakan sistem pay as you go sehingga pemerintah tidak perlu menyediakan kapitalisasi dana pensiun yang sangat besar untuk membayar kewajiban yang lalai dipenuhi pemerintah untuk sekitar 2,4 juta pensiunan PNS dan untuk 4,7 juta PNS yang masih aktif saat ini.

Hal ini senada dengan apa yang pernah dipaparkan oleh Agus D W Martowardojo, Menteri Keuangan, bahwa saat ini ada dua skema pembayaran pensiun yang biasa digunakan, yaitu fully funded dan pay as you go. Fully funded merupakan pembayaran pensiun yang mengutamakan angsuran dari para pegawainya. Dengan fully funded, dana yang terkumpul akan dijadikan anggaran pensiun pegawai di awal. Sementara untuk pay as you go, pembayaran iuran dilakukan dari besaran gaji pokoknya saat ini. Akan tetapi, setelah pegawai memasuki masa pensiun, iuran tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Rencananya, sumber pembiayaan program pensiun yang baru tersebut berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2.

Iuran yang dipotong adalah sekitar 10% dari gaji pokok. Hanya 4,25% yang digunakan untuk mengiur ke dana pensiun. Sisanya berupa 3,25% untuk kesehatan dan 2% tabungan. Dilihat dari iuran yang dibayarkan, sebenarnya manfaat pensiun yang akan diterima tidak terlalu besar. Akan tetapi, manfaat pensiun tersebut diperoleh setiap bulan dan maksimal untuk tiga generasi. Selama ini yang menanggung pensiun itu pemerintah karena yang dipakai adalah skema pay as you go. Memang saat ini dampak pembayaran pay as you go belum begitu terasa. Hal ini karena masih tingginya gap angkatan kerja PNS di Indonesia. 

Selain skema pembayaran pensiun, usia pensiun juga merupakan salah satu hal yang diubah dalam RUU ASN. Dalam RUU ASN disebutkan bahwa usia pensiun adalah 58 tahun bagi jabatan administrasi (eselon 3, eselon 4, dan staf) dan 60 tahun bagi jabatan eksekutif senior (eselon 1 dan eselon 2). Sementara usia pensiun bagi jabatan fungsional adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum pernah ada perubahan BUP (Batas Usia Pensiun) PNS yaitu pada usia 56 tahun. Adanya perubahan taraf kesehatan dan harapan hidup orang Indonesia yang meningkat bisa jadi merupakan salah satu landasan perubahan BUP PNS tersebut. Karena usia harapan hidup orang Indonesia saat ini diperkirakan 67,8 tahun sedangkan pada tahun 1980 hanya mencapai 54,4 tahun.

Meski RUU ASN masih menuai kontrovesi, semoga saja RUU ini ke depannya akan memberikan sistem yang lebih baik lagi dalam hal pengelolaan kepegawaian bagi PNS. Khususnya pengelolaan program pensiun PNS yang dirancang sebagai bagian dari program kesejahteraan bagi PNS. Seperti harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pengelolaan dana pensiun lebih efektif, tepat, dan adil serta sesuai dengan batas kemampuan anggaran pemerintah. "Oleh karena itu, dikaitkan dengan pentingnya memiliki fiskal yang sehat kita harus atur semuanya dengan demikian sehingga bisa tepat dan adil, sesuai dengan batas kemampuan penganggaran kita." paparnya.


___________________
Sumber gambar: Tempo.
Indonesia 7421276233189401930

Posting Komentar Blogger Disqus

  1. hmmm,tpi gk enak jg jdi PNS. enakkan jdi Wiraswasta or anggota DPR xixix. komen back yaw

    BalasHapus
  2. iya si bg, ane calon PNS nih,,,, STAN D1, kasian juga negara kalo harus gitu, tahun in sampe september, APBN defisit 70 T lho!

    BalasHapus
  3. PNS skrg manja" minta nya dinas di kota.di pulau terpencil kan jgn butuh pelayanan yg sama.

    BalasHapus
  4. Agar masyarakat mengetahui, saat ini para pensiunan bagaikan manusia yang diisap darahnya oleh nyamuk setiap hari, makin lamma makin miskin, sebagai contoh : Di bogor diprediksi 80 % pensiunan terlibat pinjaman yang berulang ulang, hingga yang diterima per-bulan yang seharusnya diatas Rp. 1,5 juta hanya dikantongi Rp. 100.000 - Rp. 300.000. Uang ini jelas akan memiskinkan para pensiunan. Tahun depan butuh lagi pinjam lagi akhirnya yang diterima tidak lebih dari Rp. 100.000. dan ini berlaku seumur hidup, karena pensiunan PN mana yang bisa bayar utang puluhan juta rupiah ke bank pemberi pinjaman.
    Permenku No. 50/PMK.010/2012 merupakan suatu keajaiban bila benar dilaksanakan, anggota DPR Komisi III kenapa harus berlama lama untuk membantu pensiunan yang tertindas.Karena itu keputusan pak SBY ini akan membantu kehidupan yang lebih baik bagi para pensiunan, juga akan mengurangi beban pembayaran pensiun oleh pemerintah. DPR kenapa berlama lama,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Argumen Anda salah, PMK Nomor 50 Tahun 2012 tidak terkait dengan program pensiun PNS.

      Hapus
  5. Agar masyarakat mengetahui, saat ini para pensiunan bagaikan manusia yang diisap darahnya oleh nyamuk setiap hari, makin lamma makin miskin, sebagai contoh : Di bogor diprediksi 80 % pensiunan terlibat pinjaman yang berulang ulang, hingga yang diterima per-bulan yang seharusnya diatas Rp. 1,5 juta hanya dikantongi Rp. 100.000 - Rp. 300.000. Uang ini jelas akan memiskinkan para pensiunan. Tahun depan butuh lagi pinjam lagi akhirnya yang diterima tidak lebih dari Rp. 100.000. dan ini berlaku seumur hidup, karena pensiunan PN mana yang bisa bayar utang puluhan juta rupiah ke bank pemberi pinjaman.
    Permenku No. 50/PMK.010/2012 merupakan suatu keajaiban bila benar dilaksanakan, anggota DPR Komisi III kenapa harus berlama lama untuk membantu pensiunan yang tertindas.Karena itu keputusan pak SBY ini akan membantu kehidupan yang lebih baik bagi para pensiunan, juga akan mengurangi beban pembayaran pensiun oleh pemerintah. DPR kenapa berlama lama,

    BalasHapus
  6. Agar masyarakat mengetahui, saat ini para pensiunan bagaikan manusia yang diisap darahnya oleh nyamuk setiap hari, makin lamma makin miskin, sebagai contoh : Di bogor diprediksi 80 % pensiunan terlibat pinjaman yang berulang ulang, hingga yang diterima per-bulan yang seharusnya diatas Rp. 1,5 juta hanya dikantongi Rp. 100.000 - Rp. 300.000. Uang ini jelas akan memiskinkan para pensiunan. Tahun depan butuh lagi pinjam lagi akhirnya yang diterima tidak lebih dari Rp. 100.000. dan ini berlaku seumur hidup, karena pensiunan PN mana yang bisa bayar utang puluhan juta rupiah ke bank pemberi pinjaman.
    Permenku No. 50/PMK.010/2012 merupakan suatu keajaiban bila benar dilaksanakan, anggota DPR Komisi III kenapa harus berlama lama untuk membantu pensiunan yang tertindas.Karena itu keputusan pak SBY ini akan membantu kehidupan yang lebih baik bagi para pensiunan, juga akan mengurangi beban pembayaran pensiun oleh pemerintah. DPR kenapa berlama lama,

    BalasHapus

emo-but-icon

Beranda item

Laman Facebook

Statistik

Langganan Surel

Pemirsa

Kliping