Mengupas Utang Pemerintah

Muhamad Rahmat // Jumat, 15 Maret 2013


Ada yang yang menginginkan agar pemerintah melakukan penghapusan utang. Maksudnya agar pemerintah membayar semua utangnya dan tidak membuat utang baru. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada alasannya kenapa pemerintah harus tetap mengutang. Ini terkait dengan kebijakan fiskal dan akan sangat terkait dengan kebijakan moneter. Karena utang ini terkait pula dengan uang, maka utang ini masih berkaitan pula dengan kebijakan mikro prudensial.

Mari kita sederhanakan persoalannya agar lebih mudah memahaminya. Kita mulai dari pertanyaan "Kenapa ekonomi harus bertumbuh?"

Berapa banyak penduduk Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013? Jujur saja, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Tapi saya yakin jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut terkait dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, otomatis jumlah lapangan pekerjaan pun harus ikut meningkat. Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, pembangunan harus ditingkatkan. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah kegiatan perekonomian dan lain-lain dan lain-lain. Harus digarisbawahi bahwa jumlah penduduk hanyalah salah satu indikator dan bukan merupakan indikator utama yang merupakan tuntutan atas pertumbuhan ekonomi. Ini hanya contoh yang saya pilih.

Jika lapangan perkerjaan baru tidak disediakan atau diciptakan, tingkat pengangguran akan semakin meningkat. Besarnya angka pengangguran mengindikasikan kondisi perekonomian yang sedang tidak sehat. Normalnya, tingkat konsumsi seorang pengangguran akan lebih rendah dari orang yang bekerja. Semakin banyak pengangguran, demand akan berkurang. Akibatnya pelaku ekonomi akan menurunkan supply. Orang yang berkerja pun akan terkena imbasnya ketika supply barang atau jasa berkurang. Dampak terburuknya, akan ada banyak perusahaan yang melakukan PHK dalam rangka efisiensi. Perputaran perekonomian semakin semakin mengerut dengan meningkatnya angka pengangguran. Belum lagi dampaknya terhadap angka kriminalitas.

Karena jumlah penduduk terus meningkat, pembangunan pun harus ditingkatkan. Jika pembangunan tahun ini masih sama atau lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, jangan berharap kesejahteraan akan meningkat, bahkan bisa menurun. Sementara itu, untuk meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah memerlukan uang yang lebih banyak. Artinya, anggaran belanja pemerintah memang dipaksa untuk defisit agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan catatan defisit tersebut masih berada dalam jumlah yang rasional. Defisit di sini artinya anggaran belanja pemerintah lebih besar daripada anggaran pendapatannya. Saat ini ditetapkan defisit pemerintah adalah maksimal 3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Memang pemerintah melalui bank sentral mempunyai kewenangan untuk mencetak uang. Kasarnya, dengan hanya bermodalkan kertas dan tinta pemerintah sudah dapat memiliki banyak uang. Ketika jumlah uang yang beredar terus bertambah, peluang setiap orang untuk mempunyai uang yang lebih banyak menjadi terbuka. Akan tetapi, jika jumlah uang beredar lebih banyak daripada pertumbuhan produksi barang dan jasa, akan dibutuhkan lebih banyak uang untuk membeli suatu barang atau jasa. Itulah yang disebut inflasi.

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara, terutama dampaknya terhadap variabel makro ekonomi agregat lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, distribusi pendapatan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
 
Pengelolaan tingkat inflasi pada level yang relatif moderat menjadi salah satu fokus pemerintah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus turun sehingga standar hidup masyarakat pun ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga juga akan menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Di sinilah kemudian terlihat peran bank sentral untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Mau tidak mau, jumlah uang beredar harus bertambah. Seberapa banyak pertambahan uang yang beredar itulah yang akan dirumuskan bank sentral bersama pemerintah. Itulah kenapa sekarang bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) harus independen. Masih ingat ketika SD saya melihat Gubernur BI termasuk ke dalam anggota kabinet. Saat orde baru, posisi Gubernur BI memang setara dengan menteri. Pada saat itu presiden bisa memerintahkan Gubernur BI untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga sesuai kehendaknya, sekarang tidak bisa. Itulah kenapa pada masa orde baru pertumbuhan ekonomi Indonesi bisa dikatakan cukup pesat tetapi inflasinya sangat tinggi. Karena itu ketika pertumbuhannya mulai melambat, terjadilah krisis yang turut berperan dalam menjatuhkan rezim orde baru.

Salah satu kebijakan untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan menyerap uang yang beredar. Penyerapan tersebut dilakukan melalui insentif berupa suku bunga sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan apakah uangnya akan dibelanjakan atau ditabung di bank. Dengan suku bunga yang tinggi, peredaran uang yang jika terlampau banyak akan menimbulkan hyperinflasi akan terkumpul di bank sentral.

Alternatif lainnya selain mencetak uang adalah dengan menerbitkan surat utang. Misalnya Suat Utang Negara (SUN) dan sukuk. Meski jika dilihat dari kacamata syariah sukuk tidak bisa disamakan dengan surat utang. Namun, fungsi sukuk sama saja dengan SUN. Keuntungan dari membeli surat utang yang dikeluarkan pemerintah bisa berupa kupon atau diskonto. Surat utang pemerintah ini juga menjadi acuan bank sentral untuk mencetak uang. Karena itu, tingkat bunga surat utang pemerintah akan beriringan dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan bank sentral sehingga jika pemerintah mengalami defisit yang terlampau tinggi akan menyebabkan suku bunga menjadi naik. Itulah mekanisme bank sentral dalam perannya untuk ikut mengendalikan defisit pemerintah. Dalam artian agar pemerintah tidak seenaknya mencetak uang, baik berupa uang tunai maupun surat utang.

Itulah alasan kenapa di dunia ini tidak ada negara yang tidak memiliki utang. Karena sistem moneter yang digunakan di semua negara di dunia meminta pemerintahnya, mau tidak mau, untuk berutang agar dapat mengendalikan peningkatan jumlah uang yang beredar. Peningkatan jumlah uang yang beredar tersebut dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan porsi dan penggunaan yang tepat, utang memiliki dampak yang positif.

Mengurusi utang pemerintah ini memang tidak mudah karena selain apa yang sudah dipaparkan tadi pengelolaan utang tersebut akan terkait dengan sektor lain. Misalnya sektor perdagangan, baik itu perdagangan impor maupun ekspor karena akan terkait dengan devisa. Pun, sangat terkait dengan sektor industri jasa keuangan. Ketika masyarakat sudah tidak percaya untuk menyimpan uang di bank akan ada banyak uang yang beredar. Dampaknya inflasi akan meningkat. Pemerintah juga harus menghitung agar utang-utang bersama bunganya tidak jatuh tempo pada saat yang bersamaan. Belum lagi terkait dengan nilai tukar valuta asing. Huwa! Pening juga ya?

Sekian. Tulisan ini bukan ditulis oleh seorang pakar ekonomi. Tulisan ini hanya ditulis oleh seorang anak kemarin sore yang sedang meraba-raba untuk belajar ekonomi. Betulkan jika saya salah.

3 komentar