Sudah sangat sering saya mendengar wacana Ditjen Pajak yang ingin bercerai dari Kementerian Keuangan. Entah itu bertransformasi menjadi kementerian tersendiri maupun menjadi Badan Penerimaan Pajak. Terakhir yang saya dengar, wacana tersebut kembali mencuat dalam rapat antara badan Anggaran DPR dengan jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan.
"Kenapa tidak pisahkan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan sehingga manajemen tidak lagi susah, sehingga jauh lebih baik dalam memikirkan pendapatan (penerimaan pajak) yang lebih besar," kata anggota Banggar DPR, Markus Nari, seperti dilansir Kompas.com.
Menanggapi pernyataan tersebut, Dirjen Pajak Fuad Rahmany hanya berkomentar "Saya rasa tidak perlu. Yang lebih penting Ditjen Pajak ini sebuah organisasi yang pegawainya bukan PNS. Bisa enggak bikin? Pegawai pemerintah yang bukan PNS.... Pikirkan saja caranya. Tidak harus jadi kementerian,"
"Insentif bukan gaji. Insentif kaitannya dengan kinerja. Kalau kinerja bagus, kasih reward dong. Kalau jelek, jangan dikasih reward. Jadi, bukan gajinya dinaikkan, melainkan insentifnya. Kalau malas-malasan, gaji harus rendah dong. Kalau rajin, harus tinggi. Inilah yang enggak ada di PNS. Ditjen Pajak mestinya tidak PNS," ujarnya.
Dari pernyataan itu saya mencoba menyimpulkan jika tujuan transformasi Ditjen Pajak, seperti yang diutarakan oleh Dirjen pajak, adalah terletak pada pemberian insentif, bukan pada kelembagaannya. Kalau pun kelembagaannya harus bertransformasi, itu agar pegawai Ditjen Pajak tidak terikat pada peraturan-peraturan kepegawaian bagi PNS. Di atas, Dirjen Pajak sudah memaparkan bahwa Ditjen pajak mestinya tidak menjadi PNS agar bisa diberikan insentif yang lebih tinggi.
Sebelum masuk ke Ditjen Pajak, Fuad Rahmany pernah terlibat dalam transformasi salah satu unit di Kementerian Keuangan dalam rangka memisahkan tiga otoritas di bidang keuangan, otoritas moneter, otoritas fiskal, dan otoritas industri keuangan. Karena itu, saya yakin Fuad Rahmany tahu ke arah mana transformasi ini akan digiring.
Saat ini saya melihat Ditjen Pajak hanya berjalan sendiri, tidak bergandengan dengan dua unit eselon I lain yang juga mengurusi penerimaan negara. Padahal dalam transformasi yang Fuad Rahmany pernah terlibat, salah satu isu yang mencuat adalah adanya integrasi. Akan kurang optimal jika Ditjen Pajak bercerai dari Kementerian Keuangan tapi tidak bisa menjadi lebih terintegrasi dengan unit-unit lain yang juga mengurusi penerimaan negara.
Terakhir, dengan tidak bermaksud menggarami laut, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita harus meluruskan dulu tujuannya, apakah hanya sekadar insentif atau kepentingan yang lebih besar dari itu. Saya hanya takut apa yang pernah terjadi dengan saudara kandung Ditjen Pajak dapat terulang kembali. Niat transformasi yang tulus dan suci harus tercoreng karena segelintir orang yang tujuannya sedikit melenceng. Mengutip ucapan Sri Mulyani, "biar sejarah yang membuktikan."
