Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar para Duta Transformasi tidak hanya mampu menyampaikan transformasi yang terjadi di Kementerian Keuangan, tetapi juga mampu menjadi role model bagi seluruh institusi. Menteri Keuangan juga berharap para Duta Transformasi dapat menyebarkan benih-benih mengenai pentingnya peran APBN dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita negara, yaitu menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pesan itu disampaikannya dalam acara Workshop Duta Transformasi Semester II yang bertemakan "Synergy in Diversity” di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 115 Duta Transformasi dalam hal update program RBTK dan program penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan, public speaking, menulis opini, dan infografis.
Workshop tersebut juga meliputi kegiatan pemberian apresiasi oleh Menteri Keuangan kepada sembilan Duta Transformasi dengan kinerja terbaik, paling komunikatif, paling aktif di media sosial, dan yang berjasa menciptakan Jingle RBTK.
Selain pelaksanaan Workshop Duta Transformasi Semester II, masih ada tiga capaian lain yang menjadi kabar baik dalam Berita Aktual Transformasi Edisi X Tahun 2017 (Beraksi X), yang terbit pada 11 Oktober kemarin.
Yang pertama adalah pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 17 Tahun 2017. Ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern. Uji coba tersebut juga mendukung inklusi keuangan dan meminimalisasi uang tunai yang beredar. Pelaksanaannya, sesuai Kep-494/PB/2017 dilakukan dalam dua tahap, pada periode Oktober hingga Desember 2017. Pemilik inisiatifnya Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.
Ke dua, interkoneksi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Interkoneksi ini sudah efektif beroperasi sedari 1 Agustus 2017. Interkoneksi SIMPONI dengan SIPUH merupakan bagian dari implementasi Inpres Nomor 10 Tahun 2016 yang mewasiatkan terciptanya konektivitas antara SIMPONI dengan SIPUHH, Minerba One Map Indonesia (MOMI), dan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan dan Perikanan. Pemilik Inisiatifnya Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ditjen Anggaran.
Ke tiga, pelaksanaan diagnostik program penguatan budaya organisasi Kemenkeu. Kegiatan ini dimulai dengan serangkaian FGD dengan para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan, Biro SDM, Biro Organta, Unit Kepatuhan Internal, dan perwakilan unit vertikal di tiga kota, juga dengan perwakilan Duta Transformasi. Rangkaian berikutnya adalah wawancara dengan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan seluruh Pimpinan Unit Eselon I. Pelaksanaan observasi di tiga kota: Bandung, Makassar, dan Jayapura. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan survei pemetaan budaya dengan responden yang mencapai 97 persen. Pemilik Inisiatifnya Central Transformation Office (CTO) Kementerian Keuangan.
Fokus Beraksi X adalah sinergi pengawasan dengan Aparan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sinergi pengawasan tersebut meliputi pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).
Pada 12 Septermber kemarin digelar rakernas sinergi pengawasan penerimaan negara oleh APIP. Gelaran tersebut diikuti 700 APIP dari 71 kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Ada empat tujuan yang ingin dicapai dari rakernas tersebut. Pertama, mengembangkan pengetahuan dan kapasitas APIP dalam pengawasan PNBP. Ke dua, menongkatkan koordinasi dan sinergi antar-APIP dalam pengawasan penerimaan negara, Ke tiga, memperoleh kesepahaman APIP untuk membantu pengawasan penerimaan negara dalam bentu Letter of Commitment. Terakhir, mewujudkan rencana pembentukan Forum APIP terkait pengawasan PNBP.
Saat ini, sedang dilakukan proses penetapan Inpres tentang Pengawasan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP oleh APIP Kementerian/Lembaga Negara/Daerah.
Salam Transformasi!
