fiscus-wannabe
1889931491244934
Sedang Proses ...

Menanti Pengganti Agus Martowardojo

Dalam rapat internal tertutup yang digelar Selasa kemarin, melalui proses voting Komisi XI DPR telah menetapkan Agus Martowardojo seb...


Dalam rapat internal tertutup yang digelar Selasa kemarin, melalui proses voting Komisi XI DPR telah menetapkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Agus Martowardojo akan menggantikan Darmin Nasution yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei mendatang. Menurut Ketua Komisi XI, Emir Moeis, dari 54 orang anggota Komisi XI, 46 orang mendukung Agus Martowardojo, 7 tidak mendukung, dan 1 orang abstain. "Ini merupakan rapat terberat dalam rapat tiga tahun terakhir. Tapi, malam ini kita berhasil menentukan Agus menjadi Gubernur BI." tutur Ketua Komisi XI itu.

Sejatinya, ketika keputusan diambil dengan mekanisme voting tidak perlu ada catatan. Namun, karena sebelumnya banyak anggota Komisi XI yang meminta agar keputusan diambil secara aklamasi, maka tetap ada beberapa catatan yang direkomendasikan oleh Komisi XI sebagai panduan bagi Agus Martowardojo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kelak sebagai Gubernur Bank Indonesia. Berikut keempat belas catatan tersebut:
  1. Terkait fungsi dan tugas BI dalam hal pengendalian inflasi, BI harus fokus pengendalian target inflasi melalui penguatan fungsi Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta menjaga kestabilan nilai tukar;
  2. Gubernur BI terpilih harus dapat menjaga kekompakan dan keharmonisan lingkungan BI agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan Keputusan Dewan Gubernur yang bersifat kolektif dan kolegial;
  3. Terkait laporan telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengenai proyek tahun jamak Hambalang, Gubernur BI terpilih harus menepati janjinya yang disampaikan dalam fit and proper test di Komisi XI pada tanggal 25 Maret 2013 untuk mengundurkan diri jika ditetapkan menjadi tersangka;
  4. Dalam rangka mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan menyejajarkan perbankan syariah nasional dengan negara-negara lain, BI harus terus berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah mengingat besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam;
  5. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, UMKN, sektor rill, dan kepentingan ekonomi nasional;
  6. Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan nasional, BI harus terus mendorong peningkatan dan memprioritaskan alokasi kredit kepada sektor pertanian rakyat serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  7. BI harus melaksanakan asas resiprokal perbankan nasional dengan langkah-langkah pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pimpinan bank asing yang beroperasi di Indonesia dan pimpinan bank sentral di mana bankasing tersebut berasal;
  8. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang mampu menciptakan financial inclusion dan menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok;
  9. Mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional;
  10. Dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur, terhitung tahun 2014, BI harus memiliki dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing Anggota Dewan Gubernur dengan desain struktur BI yang lebih efisien dan efektif;
  11. Kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan oleh BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif dan fluktuatif;
  12. Gubernur BI terpilih harus mendorong agar sistem pembayaran nasional semakin efisien, nyaman, dan aman;
  13. Gubernur BI terpilih harus terus memelihara stability macroprudential dan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable; dan
  14. Gubernur BI terpilih harus mengoptimalkan pelaksanaan program sosial Bank Indonesia (PSBI).

Banyak pihak menyambut gembira terpilihnya Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI. Tapi tentu saja ada juga yang merasa kecewa mendengar kabar ini. Suatu hal yang cukup manusiawi, menurut saya. Namun, yang tidak kalah penting dari terpilihnya Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI adalah timbulnya sebuah pertanyaan “Siapa yang akan menggantikan posisi Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan?

Menteri Keuangan merupakan posisi yang sangat strategis. Hal ini telah disadari oleh Presiden SBY yang salah satu fokus pemerintahannya adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi makro. Juga presiden-presiden sebelumnya. Ini jelas terlihat dari nama-nama yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dalam deretan nama tersebut sangat jarang terselip nama yang berasal dari partai poltitik. Misalnya tiga nama sebelum Agus Martowardojo, Sri Mulyani Indrawati, Jusuf Anwar, dan Boediono, yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang partai politik.

Terpilihnya Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI juga menyebabkan adanya tiga nama berbeda yang akan pernah menduduki kursi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Ada yang menganggap hal ini bukan preseden bagus untuk ekonomi Indonesia di saat situasi ekonomi dunia sedang memburuk. Oleh karena itu, diperlukan seorang teknokrat yang juga penjaga fiskal yang tegas untuk menggantikan Agus Martowardojo.

Tidak sedikit yang menilai prestasi Agus Martowardojo belum bisa menyaingi Sri Mulyani Indrawati. Namun, ketegasan seorang Agus Martowardojo perlu mendapat acungan jempol. Memang seringkali kali kebijakan yang diambil cukup berani dan kontroversial, tak terkecuali untuk kalangan internal Kementerian Keuangan. Secara pribadi saya juga pernah merasa “Ah, kenapa harus begini? Kenapa tidak begitu saja?” Namun, jika dilihat kepentingan yang lebih besar lagi mungkin kita bisa memakluminya, meski secara pribadi merasa menjadi objek yang kadang dirugikan karena kebijakan tersebut.

Penunjukkan Menteri Keuangan pengganti Agus Martowardojo merupakan hak prerogatif presiden. Meski demikian, sudah banyak kabar burung yang beredar. Ada yang bilang penggantinya adalah GW. Ada juga yang bilang DN, AR, FR, dan MS. Siapapun nama yang ditunjuk, semoga Menteri Keuangan yang baru nanti bisa lebih dan lebih kredibel dari Agus Martowardojo. Beberapa tantangan sudah menanti di depan mata. Termasuk di antaranya adalah beberapa tantangan beraroma politis yang akan membuat posisi Menteri Keuangan menjadi sangat rentan. Tambah lagi, tahun depan kita akan mengadakan Pemilu. Sangat menarik untuk menyimak siapa yang akan menggantikan Agus Martowardojo.
Fiskal 8572107892834568618

Posting Komentar Blogger Disqus

  1. jarang liat berita. sampe gak tau berita ini :D

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ini juga karena ada kepentingan tertentu saja, Teh. Makanya terus menyimak beritanya. :D

      Hapus

emo-but-icon

Beranda item

Statistik

Langganan Surel

Pemirsa

Kliping